Login




 

Selamat Datang di website ini.

Saya Yakin, banyak hal yang bisa dilakukan untuk negeri ini. Namun, tanpa peran serta Anda, keyakinan itu hanya keinginan belaka.

Karenanya, saya mengundang Anda untuk turut menjadi bagian penting dalam membangun bangsa ini agar lebih baik.

Sampaikan Saran, Kritik, Aspirasi dan Masukan Anda di sini. Saya akan selalu berusaha mendengarkan dengan baik semua aspirasi, pandangan dan suara dari Anda.

Terima kasih



Adang Daradjatun

Aspirasi Rakyat

Form Aspirasi Klik Di SiniForm Aspirasi Klik Di Kini :
Untuk mengisi "Aspirasi Rakyat" silahkan klik di sini


Juanita Suriaatmaja     21 Januari 2013 10:00 | Melbourne & Bogor
Tos lami teu muka website ini... Berita banjir di Jakarta membuat saya tergerak nyapa Kang Adang lewat situs ieu... Eh naha geuning tos teu aya kopeah jeung bendera merah putih? Tapi saya tetap merasakan si akang yang penuh semangat dan optimistis di tengah berita dan cobaan yang menerpa akang & fam. Kumaha banjir teh? jadi emut kana slogan "AYO BENAHI JAKARTA". Masih relevan teu kang? Nu pasti imut akan masih katingal seger.

baktos

Herry H.     06 Desember 2012 16:06 | surabaya, Jawa Timur
mohon dengan hormat Bapak,agar kedepan penghargaan Donor Darah tidak berhenti di100X aja,mohon diperjuangkan agar yang 125X dan 150X bisa mendapatkan juga.karena semakin banyak perolehannya akan semakin sedikit peserta donor yang bisa mendapatkan penghargaan.kalo bisa 125X dibarengkan dg yang 75X ditingkat Propinsi dan yang 150X bareng dengan yg 100X.demikian Pak,atas perhatian dan perjuangan Bapak saya ucapkan terimakasih.

therisk     30 Maret 2012 12:53 | jakarta
sharusnya kondisi ini gak perlu terjadi jika pemerintah bertanggung jawab atas naik ny BBM, mungkin knaikan BBM gak bisa d elakan lg oleh seluruh elemen masyarakat termasuk pemerintah . tp klo saja pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan lapangan pekerjaan untuk warga sipil untuk jd PNS itu bisa mengurangi kekecewaan atas naiknya BBM krn ap...?? 1.BBM naik semua jd serba mahal dan knaikan gaji hanya sebuah kamuflase.....2.tingkat pengangguran semakin meningkat tajam. 3. korupsi semakin meningkat dan tindak kriminalpun semakin meningkat. jd seharus ny pemerintah membuka lowongan pekerjaan untuk jd PNS harus 50% dr warga negara indonesia untuk jd PNS jd uang negara itu dari kita dan untuk kita bukan untuk 1 orang yg bikin gendut perut....untuk jd PNS / lembaga instansi pemerintah sekarang harus pnya modal paling tidak harus nyogok....sistem sperti itu harus d hentikan....! jd buka lowongan sebanyak mungkiin untuk PNS,Instansi pemerintah,lembaga pemerintah dll jd masyarakat gak bingung2 dan pusing cari kerja palagi yg baru lulus sekolah / kuliah....muter2 pke motor cari lowongan kerja / lamran kerja mang gak pke bensin......!!!!!!! (oleh risk)

KEKEY     19 Februari 2012 22:49 | subang jawabarat
Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
Tekad dan Komitmen adalah Kunci Mencapai Keberhasilan

Keinginan adalah kunci motivasi, tapi tekad dan komitmen itu pengejaran tanpa henti untuk sebuah tujuan yaitu komitmen menuju keunggulan yang akan memungkinkan Anda untuk mencapai keberhasilan yang Anda cari.

Syamsudin     06 Juli 2011 12:12 | Jakarta
Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
Iptu Suroto SH : Satpas SIM Jembatan
Kemitraan Polri dengan Masyarakat untuk Wujudkan Pelayanan prima

Liputan Syamsudin

Sebagai institusi yang bertugas melayani masyarakat, Satuan Pelayanan Administrasi (SATPAS) SIM Polda Metro Jaya(PMJ) terus melakukan berbagai inovasi untuk mewujudkan layanan prima sekaligus sebagai jembatan kemitraan antara Polri dengan masyarakat pemohon SIM.
Tampaknya komitmen Satpas SIM khususnya Satpas SIM PMJ Jalan daan Mogot KM 11 Cengkareng Jakarta Barat dalam menggali berbagai kreasi yang berkesinambungan, inovasi mengarah pada kepuasan pemohon dan motivasi terhadap petugas SIM dengan target utama pelayanan tanpa komplain bukan seabatas pepesan kosong. Sebuah hasil konkrit telah terbukti terkait apa yang dilakukan pihak Satpas SIM.
Paur Teori Satpas SIM PMJ, Iptu H. Suroto, SH mengatakan Satpas SIM tetap konsisten dengan komitmen awal bahwa pelayanan prima menuju kepuasan pemohon menjadi prioritas utama. Untuk memaksimalkan komitmen tersebut ternyata tidak sulit direalisasikan karena seluruh personil yang bertugas di Satpas SIM telah terkoordinasi dengan baik. Pada setiap pos atau loket. Kredibilitas, akuntabilitas, dan loyalitas petugas dalam menjalankan tugasnya secara profesional tidak disangsikan lagi. Hal ini tercermin dari kesiapan dan semangat yang tidak surut dari masing-masing pos yang selalu siaga memberikan pelayanan.
“Sesuai instruksi Kasie SIM Polda Metro Jaya Kompol M Arsal Sahban SH, SIK, MM, MH bahwa seluruh petugas harus memiliki sikap kreatif, dedikasi, legalitas, akuntabilitas, loyalitas, dan integritas yang tinggi demi terciptanya layanan prima.” ujar Iptu Suroto. “Terciptanya sinergi dan koordinasi yang harmonis akan melahirkan kemitraan yang erat kolerasinya bukan saja sebatas antara petugas Satpas SIM dengan masyarakat, tetapi merambah pada Polri secara keseluruhan. Karenanya, stigma yang berimplikasi pada berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja petugas harus dikikis. Sebaliknya nilai prestatif mutlak ditonjolkan ketimbang nilai askripsif. Itulah yang kerapkali kami tanamkan pada petugas.” Imbuh Suroto.
Sebagai Perwira Pengendali pada Satpas SIM PMJ, setiap hari Iptu Suroto SH harus bekerja ekstra mengawasi situasi. Tidak heran figur yang satu ini sangat mudah dikenal mengingat aktivitasnya memantau gerak-gerik oknum yang memanfaatkan kesempatan menjerat pemohon SIM terutama yang nekad menjadi calo. Namun berkat koordinasi sesama petugas terutama tim khusus (timsus), situasipun aman terkendali. Meski ada segelintir calo yang mencoba beroperasi namun dengan sigap bisa diamankan dan tanpa konpromi langsung diangkut dan diproses.
Berkat kerja sama yang apik seluruh personil Satpas SIM, lokasi ini dinyatakan steril dari ulah calo. Para calo akan berpikir seribu kali apabila hendak beroperasi di Satpas SIM Daan Mogot. Karena sama halnya masuk kandang macan. Mengingat sistem pelayanan diterapkan Satpas SIM Daan Mogot bersifat humanis, sesuai prosedur, cepat, tepat, transparan dan tidak diskriminatif maka target untuk meraih Zero complain, membangun opini yang sehat, inovatif dan meraih simpati masyarakat tinggal menghitung hari.

Penulis adalah Pemarhati Pelayanan Public dari LSM Konsorsium untuk Transparansi Informasi Publik(KUTIP) dan Penulis Lepas Berbagai Media.

sumi     01 Juni 2011 17:23 | jakarta
Saya berharap undang-undang peradilan anak ini memang direvisi bapak adang. soalnya anak-anak itu tidak untuk dihukum, kasihan. mereka harus dibina oleh keluarga atau lembaga yang bertugas membina. selamat bertugas bapak adang.

Marlin     01 Juni 2011 15:45 | Jakarta
Pak, kenapa PDDI sudah lama tidak mengadakan acara donor darah, setiap acara PDDI saya selalu mendonorkan darah.

Terima Kasih
Marlin

sulaiman     31 Mei 2011 18:26 | Jakarta
Bapak, bagimana tanggapan bapak tentang kegiatan Perhimpunan Donor darah Indonesia (PDDI) yang Bapak Pimpin??

terimakasih.
salam
sulaiman
   Jawaban Jawaban:
Sampai saat ini Pddi dengan berkoordinasi dgn PMI, terus melakukan kegiatan donor darah diseluruh Indonesia.mudah2an dgn kegiatan yg berkesinambungan, kekurangan darah bagi orang yg memerlukan darah dapat kita atasi bersama. Tks.

Bobby     31 Mei 2011 18:16 | Jakarta
Pak , bagaimana persiapan atlit PABBSI setelah menerima bantuan Barbel dari PT KAI, masyarakat menunggu prestasi PABBSI...di SEA GAMES

Bravo PABBSI
   Jawaban Jawaban:
Terimakasih atas perhatiannya bahwa untuk dimaklumi persiapan tim angkat besi Indonesia untuk di Sea Games 2011 di Palembang, telah disiapkan di 3 tempat latihan yaitu di Jakarta, Lampung, dan Kalimantan Timur. Sampai saat ini latihan-latihan terus dilakukan di bawah pengawasan Satlak Prima dan PB PABBSI. Mohon doa restunya mudah-mudahan prestasi di Sea games Palembang minimal sama hasilnya dengan hasil Sea Games di Thailand.

dina putri     29 April 2011 19:17 | surabaya
Mohon Dicek, dan ditindak lanjuti..!!
supaya tidak menimbulkan fitnah yg semakin besar
dan mencemarkan nama baik pak Adang Daradjatun, sebagai Petinggi kepolisian..

Ada oknum yg mengaku sebagai saudara pak Adang Daradjatun, yg menjual barang Melalui FACEBOOK pak ADANG DARADJATUN..
tapi begitu uang sudah ditransfer, HP pelaku, yg mengaku namanya Amsir, langsung tidak aktif..
dan tidak ada kelanjutan serta kejelasan...


ADANG DARADJATUN FULL
http://www.facebook.com/profile.php?id=1005368314


saya salah satu yg sdh menjadi korban..
setelah saya coba cek, di bank yg dijadikan sarana kirim uang, dikhawatirkan kemungkinan lumayan banyak org lain yang juga menjadi korban...


nomer rekening yg dijadikan sarana penipuan :
BANK DANAMON 0035 224 11796 an AMSIR (cab. BONE MAKASAR)

no HP yg dijadikan sarana penipuan:
0853 9633 0790 an AMSIR

MOHON TINDAK LANJUTnya
SEBELUM MENJADI FITNAH YG MAKIN BESAR
dan MENCEMARKAN NAMA bpk ADANG DARADJATUN

trimakasih,,

Anonymous     05 April 2011 11:43 | Bekasi
Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
Yth. Bapak Adang Daradjatun,

Sebelumnya perkenalkan saya salah seorang warga dari Perumahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, yang saat ini dekat dengan wilayah pembangunan Summarecon (saya tidak dapat mempublikasikan nama saya, demi alasan keamanan). Melalui surat ini, saya ingin menyampaikan keluh kesah terkait situasi di lingkungan tempat saya tinggal.

Langsung saja Pak, poin utama yang ingin saya sampaikan disini adalah mengenai keresahan yanng timbul diantara warga yang berada di lingkungan saya karena warga pendatang, sekelompok preman (atau lebih tepatnya: mafia) yang berasal dari suku Ambon (mohon maaf saya menyebut suku ini secara langsung supaya lebih jelas mendeskripsikannya, tapi saya tidak bermaksud mendiskreditkan suku ini, hanya kelompok tertentu dari suku ini yang sudah lama meresahkan warga di lingkungan kami).

Informasi yang sudah menjadi rahasia umum diantara warga lingkungan kami adalah kelompok preman ini adalah kelompok yang mempunyai pengaruh cukup tinggi di daerah Tanah Abang, dan salah satu aksinya sempat terpublikasi lewat media massa melalui peristiwa Tawuran di Ampera (yang salah satu korban tewasnya adalah seorang supir metro mini, untuk detail lebih lengkap saya rasa Bapak lebih mengerti dibandingkan saya yang hanya warga biasa). Pemimpin kelompok preman ini bernama JOHN KEY (saya kurang tahu ejaan tersebut sudah benar apa belum).

Di awal kedatangan kelompok preman ini ke lingkungan kami (mereka tinggal di Perumahan Tytyan Indah, yang hanya dipisahkan oleh sebuah kali kecil dengan perumahan Harapan Jaya, dan hanya berjarak sekitar 3-4 blok dari rumah tempat saya dan keluarga tinggal) untuk kemudian menjadi lingkungan tempat tinggal mereka sampai saat ini, mereka sempat diperangi oleh Forum Betawi Rempug (FBR). Yang menjadi pemicu perang dengan FBR adalah karena salah seorang anggota FBR sempat menyerempet seorang anak dari perumahan Tytyan Indah, waktu itu anggota FBR itu sudah sempat meminta maaf kepada orang tua anak (sebagai informasi, orang tua anak itu bukan orang ambon) itu, dan dimaafkan, tapi sekelompok orang Ambon yang melihat kejadian itu tidak terima anggota FBR tersebut "berulah" di lingkungan mereka (Perumahan Tytyan Indah), dan lalu menganiaya anggota FBR tersebut. Perang orang Ambon dan FBR ini terjadi di perumahan Tytyan Indah, korban tewas yang saya ketahui 1 orang dari orang Ambon, dan beberapa orang luka-luka dikedua pihak, bahkan ada yang sampai putus tangannya. Saat itu, polisi berhasil mendamaikan kedua pihak yang bersengketa.

Selang beberapa waktu setelah itu, lebih banyak warga Ambon yang mulai eksodus ke Perumahan Tytyan Indah (banyak warga Tytyan Indah yang resah mulai menjual tempat tinggalnya, yang tentunya menguntungkan orang-orang Ambon ini untuk membeli rumah dari mereka).

Warga pendatang dari kelompok ambon ini mayoritas adalah pengangguran, pekerjaan mereka biasanya adalah proyekan, seperti menjadi keamanan yang biasa disewa dalam kasus sengketa tanah. Mungkin karena saat ini mereka lebih banyak menganggur, mereka jadi mulai bertingkah di lingkungan sekitar Perumahan Tytyan Indah (saat ini sudah teridentifikasi di Perumahan Harapan Jaya dan Harapan Jaya II), seperti menjadikan tempat-tempat parkir liar di tempat publik (antara lain supermarket dan ATM yang sebelumnya tidak ada parkir liar) dan menjadikan beberapa titik sebagai base camp kelompok mereka yang dipecah lagi menjadi beberapa kelompok kecil yang tiap kelompok terdiri dari 4-5 orang (di malam hari, banyak pos-pos keamanan RT yang dijadikan tempat nongkrong mereka, akibatnya pihak keamanan warga yang sesungguhnya tidak bisa lagi menjalankan tugasnya).

ketika kelompok preman ini mejalankan aksinya (memalak pedagang yang berjualan), Warga yang terusik pernah melapor kepada polisi. waktu itu satu unit mobil polisi datang ke lokasi, tapi ketika polisi tiba di lokasi, kelompok preman ini langsung bersembunyi, polisi yang datang tidak bisa berbuat apa-apa, ketika polisi ini pergi, kelompok preman ini pun beraksi lagi.

Warga disini tidak dapat berbuat banyak, karena gentar dengan perangai kelompok preman ini yang seram-seram. kelompok ini seringkali mengacak-acak dagangan pedagang jika melawan, dan mengancam orang-orang yang terlihat berani kepada mereka. Ketika warga mengancam akan melaporkan mereka kepada polisi lagi, mereka malah balik menantang dan mengancam bahwa mereka tidak segan-segan untuk mencincang polisi yang mencampuri urusan mereka.

Jika melaporkan kepada Polres ataupun Polsek, tentu saja warga tidak akan mendapatkan apa-apa karena kelompok preman ini memiliki dana yang tidak sedikit untuk menyuap pihak-pihak yang seharusnya mengamankan dan mengayomi masyarakat, sudah rahasia umum jika berurusan dengan polisi berarti akan keluar uang. Saya merasa, kami tidak dapat mengandalkan polisi jika hanya melalui cara biasa, oleh karena itu saya berinisiatif untuk memberitahu Bapak tentang hal ini, dengan harapan, mungkin Bapak bisa memberikan pencerahan terkait masalah ini. Bapak pernah dijagokan oleh partai sekaliber PKS dalam pemilihan Gubernur Jakarta, yang saya yakini pilihan mereka tentunya dengan berbagai pertimbangan matang.

Yang kami perlukan saat ini adalah tolong kami untuk bisa mengembalikan keamanan lingkungan kami seperti semula, sebelum masalah ini mencapai titik kulminasi tertinggi yang berakibat kepada perlawan fisik dari masyarakat korban kelompok ini.

Faris     24 Maret 2011 08:22 | Jombang jatim
Seblumnya saya mnta mf klo ada kata yg slh,saya ingn memberikan saran dan kritik..mkn pemerintah jg sdh tau yg bnr dan salah,yg jd masalah cuma moralnya saja..menurut saya yg paling vital untuk rakyat juga negeri ini adalah masalah ekonomi,sebaiknya pemerintah bisa mengutamakanya,misalnya menurunkan pajak agar bisa menghidupkan usaha atau perusahaan apapun,sehingga bisa semakin berkembang dan lapangan pekerjaan smakin byk jg,akhirnya bisa meningkatkan jumlah wajib pajak jg..terimakasii..

bambang sumitro     02 Februari 2011 10:08 | Surabaya
Facebook dengan akun Adang Daradjatun full asli apa palsu??

Pada akun tersebut memuat statemen pak Adang pernah beli alat elektronik dengan harga murah, trus pak adang juga menawarkan bagi yg berminat dipersilahkan inbox ke pak adang akan diberikan contact person petinggi bea cukai yg dikatakan masih sepupu pak adang. setelah saya inbox pak adang memberikan no hp 085224949895 an edi. Dr no tersebut sy coba kontak pak edi dan pesan barang dan pak Edi memberikan no rek bank Danamon 003520170253 atas nama EDI SUSANTRI DAN saya tidak ada keraguan karena yg memberi rekomendasi lansung dari Pak adang melalui Facebook langsung transfer rp 10 jt. yang membuan saya sangsi setelah saya transfer sejumlah uang tersebut no HP pak Edi sampai dengan sekarang ini mati. Mohon perhatian dari Pak Adang karena sangat disayangkan apabila nama Pak Adang daradjatun dimanfaatkan oleh orang yg tidsk bertanggung jawab untuk berbuat jahat. Mohon info balik melui alamat email saya tersebut atau hp 081908995168. Terimakasih

rani anggraini     29 Januari 2011 10:42 | bekasi
Pak Adang, saya menjerit2 mohon klarifikasi di page anda di Facebook, "Adang Daradjatun FUll" sudah terus2 di hack orang dan melakukan modus penipuan. sekali2 anda liat deh page itu, mengajak2 orang utk beli barang elektro dari oknum beacukai, kirim hp contac via inbox,setelah di telp orang tsb spt menghipnotis kita utk transfer sejumlah uang via atm. saya salah satu korbannya, uang melayang 3juta. masa pak Adang yg ex Wakapolri tidak bisa menyampaikan kasus ini ke Kepolisian agar segera ditangkap dan ditindak cepat ? Thanks.

Sukarja     17 Desember 2010 18:01 | Jakarta
Bang saya minta tolong abang telpon camat Kramat jati agar oknum yang menjanjikan membuatkan IMB sebidang tanah di Jl. Olahraga I an Siti Khodijah (istri saya) segera mengembalikan uang yang sudah saya keluarkan 4juta. No tel Kecamatan: 021-8092783. Mohon Bang Adang...

afnan rifqi     24 November 2010 15:06 | Tegal
Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
kapan pak kuliah bisa gratis??????

mukhlason     22 Oktober 2010 14:27 | pacitan raya
Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
Dulu Sekondan, Kini Jadi Tahanan
Refleksi Kasus Kriminalisasi Wakil Ketua DPRD Pacitan
Oleh : Muhammad Ari Mukhlason *)

Ironis, itulah nasib yang sekarang dialami oleh Handaya Aji, wakil ketua DPRD Pacitan saat ini. Padahal, di masa pencalonan Bupati Sujono tahun 2005 silam, Handaya adalah salah satu garda depan tim sukses yang tidak mengharapkan pamrih apapun.

Karena kekritisannya dalam memperjuangkan aspirasi dan aktif melakukan pendampingan di masyarakat, kini ybs sudah ditahan dengan tuduhan penggelapan dana bantuan hibah LEPMM tahun 1999, yang digulirkan jaman menteri koperasi Adi Sasono.

Apakah Yoyok – begitu Handaya Aji biasa dipanggil – memang sedemikian bersalah menggelapkan dana ? menurut pengakuan Yoyok, sebenarnya tidak demikian. Sesuai juklak dan juknis penggunaan dana hibah tersebut, bantuan hibah untuk kelompok tani tersebut diberdayakan sedemikian rupa untuk berbagai kegiatan usaha, termasuk jual beli bahan komoditas pertanian dan juga simpan pinjam sesama anggota. Dalam perjalanannya, jual-beli tersebut kurang berhasil karena dikelola oleh pihak yang belum berpengalaman dol-tinuku, jual beli. Adapun simpan pinjam, sebagian besar kembali, tetapi ada juga yang macet di anggota. Semua ada laporan tertulisnya. Bahkan, hasil pemeriksaan polres pacitan pun sudah mengatakan demikian, bahwa anggota-anggota yang menunggak pinjaman sudah mengakui bila meminjam.

Bahkan dana yang bisa diselamatkan, tersimpan rapi di BRI Unit Tulakan sekitar separuhnya, dengan nama pemilik rekening adalah LEPMM DAMAI CQ HANDAYA AJI, dengan nomor rekening 6453-01-001064-XXXX, bukan rekening pribadi. Semua jelas dan ada buktinya. Bahkan dengan dana hibah yang sama, ada beberapa kelompok yang juga menunggak dan tidak jelas peruntukan dananya, termasuk kelompok bentukan salah satu dinas di Pacitan tetapi tidak mendapatkan sorotan apalagi sampai dikasuskan.

Lalu, kenapa Handaya Aji dikasuskan, seberapa pentingkah nominal dana hibah untuk masyarakat di tahun 1999 sehingga diusik kembali ?

Boleh jadi, ini adalah sebuah konspirasi lokal tingkat tinggi yang merupakan buah dari tindakan Yoyok selama ini. Betapa tidak, di kawasan Pacitan, ketika masyarakat (termasuk non konstituen, di luar dapil Tulakan - Kebonagung) mengalami kasus2 yang lebih banyak menyengsarakan / mendholimi, Yoyok tampil terdepan, tanpa pamrih sedikitpun. Ini semua menurut Yoyok, adalah sebuah amanah dari masyarakat dan merupakan fungsi advokasi yang seharusnya anggota dewan lakukan. Hanya itu saja motivasinya.

Namun, karena advokasi yang dilakukan sudah mengusik sang ular dari sarangnya, tentu tindakan-tindakan defensif maupun ofensif akan dilakukan, apapun itu bentuknya. Lalu, seberapa terusikkah sang ular dari sarangnya, dalam arti, seberapa sih kualitas gangguan berupa advokasi ke masyarakat itu, dan seberapa penting arti gangguan tersebut ? Mari kita sebut satu-persatu profil pendampingannya.

Profil Advokasi Masyarakat oleh Yoyok

1. Mendampingi masyarakat pemilik tanah yang akan digunakan JLS. Di Desa Kayen, Kebonagung, Purwoasri, hingga Desa Jetak. Pendampingan dilakukan karena ganti rugi yang ditetapkan oleh tim 9 pada masyarakat terdampak tidak seragam. Harga pasaran tanah Rp. 50 ribu, tetapi penggantian hanya berkisar Rp. 10 – 15 ribu. Di desa lain tanaman besar diganti Rp 100ribu per pohon, di Jetak tidak. Ujung kasusnya hingga awal bulan Oktober 2010 ini.

2. Mendampingi Desa Sukorejo, Kecamatan Sudimoro di lokasi dibangunnya PLTU. Mengingat kala itu ganti rugi atas penggunaan tanah desa seluas kurang lebih 15 Ha, tidak diberikan kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah. Dengan alasan, tanah tersebut adalah milik negara, maka ganti rugi tidak diberikan dan tidak dimasukkan ke dalam APBD. Atas penggunaan tanah negara tersebut tidak dilakukan pula tukar guling. Padahal pengguna tanah adalah PLTU dan merupakan BUMN, maka menurut Perpres No 36 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Perpres No 65 tahun 2005, harus ada ganti rugi. Sementara tanah warga seluas sekitar 5 Ha mendapat ganti rugi Rp 45 ribu per m2. Sedangkan untuk tanah desa sekitar 15 Ha tentunya harus diganti rugi oleh PLN sebagai BUMN sebagaimana diatur dalam Perpres di atas;

3. Mendampingi pemilik tanah di Desa Kasihan Tegalombo dan Desa Kluwih Tulakan yang tanahnya diterowong PT Gilang Limpah Internusa (GLI). Dengan terus berupaya meminta pokok tuntutan, seperti meminta agar pemilik tanah diberi ganti rugi agar tidak terjadi penyerobotan tanah dan bisa menyejahterakan pemilik tanah di areal tambang; Menuntut dihentikannya pencemaran lingkungan dengan cara membangun sarana pengolahan limbah yang baik; Menuntut bagi hasil tambang atas semua material tambang yang diambil, sebagaimana diatur UU Pertambangan. Sebab, selama empat tahun tak pernah memberikan bagi hasil kepada negara (khususnya Pemerintah Kabupaten Pacitan); dan menuntut diberikannya uang jaminan reklamasi, sebab selama ini penambang belum memberikannya;

Untuk diketahui bersama, hingga saat ini air limbah tambang PT GLI masih mencemari sungai yang mengalir dari Kluwih, Cokrokembang, hingga ke muara di laut Lorok. Tanaman pangan padi dan kedelai milik masyarakat Cokrokembang yang mengandalkan irigasi dari sungai ini semuanya gagal panen. Segala macam biota makhluk hidup sudah tidak ada yang bertahan di dalam air sungai yang sangat asam ini (pH sangat kecil karena terlarut logam berat).

Dalam rangka melakukan advokasi ke masyarakat korban ini, Yoyok juga menggandeng pihak yang berkompeten di bidangnya. Tak kurang LSM Walhi – Wahana Lingkungan Hidup diajak turut serta memantau perkembangan pencemaran lingkungan yang ada. Bahkan Walhi sudah mengeluarkan laporan resmi beserta video terkait pencemaran tambang tersebut dan sudah melaporkan ke Kementrian Negara Lingkungan Hidup.

4. Mendampingi pedagang Pantai Teleng Ria dan menyuarakan revisi perjanjian sewa Pantai Teleng Ria. Karena dalam perjanjian tersebut pemerintah daerah dirugikan dalam beberapa klausul perjanjian sewa menyewanya. Hal ini dikuatkan oleh audit BPK tahun 2009/2010 yang merekomendasikan agar perjanjian tersebut ditinjau ulang;

5. Tahun 2010 mendampingi pedagang pasar tradisional, menolak kenaikan sewa bedag dan kios. Upaya tersebut berhasil diakomodasi kecuali pedagang Pasar Minulyo Pacitan. Karena kekompakan pedagang Pasar Minulyo kurang. Dugaan penyimpangan dana terjadi pada tahun 2009, sewa kios telah dibayar pedagang Rp 2 juta untuk satu tahun per orang. Padahal tahun tersebut Perda yang mengatur pungutan sebesar itu belum berlaku. Oleh karenanya, sewa sebesar itu tidak mungkin ke kas daerah. Dan, pedagang mau membayar karena bersamaan dengan pembagian kios baru di pasar tersebut;

6. Tahun 2010 ini, dia juga menolak penandatanganan APBD 2010. Karena dinilai merugikan masyarakat. Yakni belanja modal dikurangi hingga hanya Rp 40 miliar. Dan tidak dimasukkannya pendapatan bagi hasil tambang atau pendapatan lain dari pertambangan timah. Padahal penambang pasir yang mendapatkan rezeki dengan cara berendam di air seharian mampu memberi kontribusi Rp 100 juta lebih pada tahun 2010, sementara tambang timah yang perusahaan asing tidak memberikan pemasukan daerah.

Bahkan bila dihitung kasar sesuai dengan analisa potensi kandungan mineral logam Kluwih menurut dinas ESDM dan dibandingkan dengan harga pasaran bahan tambang mentah tersebut, Pacitan dengan adanya tambang GLI di Kluwih dirugikan senilai Rp. 3,7 Trilyun. Jumlah yang sangat fantastis dibandingkan dengan pendapatan masyarakat Pacitan dan APBDnya yang masih di kisaran 600 Milyar, dengan PAD di kisaran puluhan milyar bawah.

7. Mengkritisi beberapa ketidakberesan yang terjadi di Pacitan berupa dugaan tindak pidana korupsi dan tidak terselesaikan hingga kini antara lain:

a. Korupsi Fee atau diskon pengadaan buku pada pos pengadaan buku dan sarana dan prasarana pada tahun 2006-2008 dengan total nilai Rp 30 M. dari pengadaan tersebut sejumlah konsorsium menyatakan memberikan fee atau diskon sebesar rata rata 30% dari total nilai proyek.

b. Tahun 2006 dalam proyek pengadaan buku senilai Rp 2,288 M, Sebagaimana telah dinyatakan dalam hasil audit BPK tahun 2007 yang menyatakan bahwa negara dirugikan. Terlebih ternyata buku tersebut telah kedaluarsa dan tidak sesuai kurikulum yang ada.

c. Tahun 2002 hingga 2006 Pungli dana SKSHH oleh Kepala Dinas Kehutanan waktu itu Ir Mulyono, pada tiap pengurusan SKSHH pedagang kayu di haruskan membayar dana SKSHH antara Rp. 200.000 hingga 400.000 sedangkan jumlah SKSHH ada selama tahun tersebut sekitar 65.000 lembar, sedangkan dana yang masuk PAD selama tahun tersebut hanya sekitar Rp 1M. padahal dengan angka minimal Rp 200.000 per surat SKSHH maka harusnya terkumpul Rp 13 M dan harus masuk ke kas daerah, tetapi kenyataannya hanya terkumpul sekitar Rp 1 M.

d. Proses tender dana pasca bencana Rp 10 M tahun 2007 disinyalir disalahgunakan karena penyelengaraannya tidak sesuai dengan, peraturan perundangan yang ada.

e. Dana GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan) tahun 2004, diselewengkan oleh Dinas Kehutanan dengan modus melaksanakan pengadaan barang berupa pupuk bokasi dan sarana prasarana pertanian dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan terdapat bukti yang distempel dinas kepada kelompok tani. Dalam hal ini dinas yang menyelenggarkan pengadaan barang dinilai penuh mark up sedangkan kelompok tani hanya menerima barang dan sisa uang dari proyek tersebut. Sesuai aturan dinas tidak boleh melakukan pengadaan barang sendiri. Nilai pungli dan mark up dari proyek tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp 3 M. sedangkan proyek tersebut terus berlanjut hingga tahun 2008.

f. Sesuai dengan KUA PPAS tahun 2010 yang telah disepakati DPRD dengan Bupati yang mencantumkan pos belanja Modal sebesar sekitar Rp 80 M, sedangkan pada APBD 2010 terjadi pengurangan dana belanja modal menjadi hanya sekitar Rp 40 M yang dialihkan kepada pos belanja pegawai dan pada belanja barang dan jasa. Pengalihan tersebut rawan terhadap korupsi yang merugikan rakyat.


Demikianlah gambaran sekilas latar belakang advokasi dan kemungkinan dugaan kriminalisasi yang dialamatkan kepada Handaya Aji, wakil ketua DPRD Pacitan periode 2009-2014.

Posisi Geopolitik Pacitan

Pacitan hanyalah salah satu wilayah terpencil di pulau Jawa, yang dalam kancah percaturan sosial, politik, maupun ekonomi tidak termasuk pihak yang diperhitungkan di Jawa Timur, apalagi di Indonesia. Namun, seiring naiknya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden RI yang ke-enam hingga masuk periode ke-dua, menjadikan Pacitan naik pamor. Dari yang dahulunya hanya dikenal sebagai daerah pengirim tenaga kerja (lokal maupun tki), dari yang berprofesi pembantu rumah tangga, kini sudah ada yang berprofesi elit sebagai pengemban amanah seluruh rakyat Indonesia. Sayangnya, naiknya SBY ini tidak dibarengi dengan kinerja positif oleh oknum2 penguasa lokal di Pacitan. Ini dibuktikan dengan maraknya kasus2 yang terjadi dan diadvokasi oleh Handaya Aji.

Senin malam (18/10/2010), KPUD Pacitan sudah menutup pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati yang akan bertarung Desember esok untuk mengemban amanah bupati Pacitan periode 2011-2015. Dari peserta yang mendaftarkan diri ditemui hal yang menarik. Bupati incumbent Sujono yang juga ikut mendaftarkan diri di partai Demokrat, ternyata tidak lolos dan tidak mendapat rekomendasi dari Demokrat. Padahal dulu tahun 2004 ybs berangkat dari partai ini. Selain itu kans incumbent untuk memenangkan pilkada pasti lebih tinggi karena sudah memiliki dukungan fasilitas dan instrumen dari jabatannya.

Tetapi kenapa Demokrat memilih tidak meloloskan ? Tentu menjadi sebuah tanda tanya besar. Namun bila mengingat terjadinya kasus kriminalisasi yang dialamatkan pada orang-orang yang kritis seperti Handaya Aji ini, sangatlah wajar bila Sujono tidak direkomendasikan kembali untuk menjadi bupati karena antipati yang berkembang di masyarakat pada Bupati berkuasa sudah cukup mengkhawatirkan, terutama di daerah berdampak (pada proyek-proyek yang bermasalah di era Sujono).

Kasus Pacitan adalah gambaran kecil dari hal-hal yang terjadi di sebuah negara yang luas dan besar, Indonesia. Bila tidak dimulai untuk membereskan hal-hal seperti ini, kapan lagi masyarakat akan menikmati kemerdekaan dan hasil jerih payahnya ? Jika kita tidak berani mengoreksi ketidakbenaran yang dilakukan penguasa lokal, lalu siapa lagi yang akan melakukannya ? (SON)

*) Penulis adalah Alumni ITB, warga kelahiran asli Pacitan dan memegang KTP Pacitan.

amarul yusron     10 Juni 2010 11:12 | Brondong, Lamongan, Jatim
Assalammualaikum wr, wb, Bapak-bapak anggota DPR yang terhormat. Sebelumnya saya mohon maaf kalau kata-kata yang saya gunakan untuk menyampaikan aspirasi ini kurang baik dan sopan. Tolong dengan segala hormat dan kebesaran hati dari Bapak-bapak anggota DPR yang terhormat untuk permasalahan penyelesaian tenaga honorer baik pusat dan daerah segera diselesaikan, dan mengharap cepat adanya peraturan yang baru tentang pengangkatan dan penyelesaian tenaga honorer, karena masih banyak yang belum terdaftar di data base BKN atau BKD, seperti saya masuk di instansi pemerintah pusat yang ada di daerah, tepatnya satuan kerja pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan brondong, lamongan, jatim. Direktorat jenderal pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, Departemen kelautan dan perikanan tertanggal 1 januari 2005 s/d sekarang tahun 2010, tidak terdata di database BKN. Malahan masa kerja saya yang tahun 2005 tidak diakui karena tidak ada SK tenaga honorer. Sekali lagi mohon dengan hormat dan segera dilakukan penyelesaian tenaga honorer.

adi ap     11 April 2010 13:32 | Jampangkulon
Tolong bantu sekolah kami

Karyawan PT. Arthaprima Finance     22 Maret 2010 12:06 | Jakarta
Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya
Kepada Yth,
Wakil Rakyat
di Tempat

Dengan Hormat,
Bersama surat ini kami sampaikan bahwa kami kayawan PT. Arthaprima Finance sangat berharap agar ada kebijakan pemerintah tentang selery karyawan yg minimal Rp 3.500.000,-/bln, mengingat gaji kami di sini sangat kecil hanya Rp. 1.200.000,-/bln
sedangkan untuk hidup di jakarta dengan keluarga kecil, 1 istri dan 1 anak sangat tidak memadai dan kami harus cari usaha lain, sedangkan ada aturan perusahaan yg melarang karyawan untuk membuka usaha sampingan. dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dengan Gaji yg hanya Rp.1.200.000,- itu kami juga masih harus di bebankan oleh potongan pajak yg di potong langsung dari perusahaan, jumlah karyawan di perusahaan ini hampir 1000 org karuyawan, dan gaji karyawan kantor cabang Rp. 350.000,-/bln, belum termasuk di potong pajak.
Jadi kami sangat berharap dan mohon sekali ada tindakan dari Bapak Ibu wakil rakyat yang terhormat dapat memberikan solusi dan tindakan untuk dapat memberi perubahan pada kami seluruh karyawan PT. Arthaprima Finance yang sudah memberikan loyalitasnya pada perusahaan dan negara.
atas perhatian dan realisasi yang Bapak Ibu berikan kami ucapkan beribu-ribu sangat terimakasih yang sedalam-dalamnya dari kami.


TTD


Karyawan PT. Arthaprima Finance


205
Aspirasi
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>