Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Para Guru Besar Universitas Indonesia Cetak E-mail
Berita Utama
Rabu, 02 Maret 2016 21:00

Pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2016, Komisi VI DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para Guru Besar Universitas Indonesia terkait pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Badan Usaha Milik Negara yang akan dilakukan perubahan.

Guru Besar Universitas Indonesia yang hadir yaitu :

 

  1. Guru Besar Ekonomi - Prof.Dr. Ine Minara S. Ruky, SE., ME.
  2. Guru Besar Hukum Tata Negara - Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.

Dalam pemaparan, Prof. Satya menekankan pentingnya persamaan penafsiran sumber dari RUU BUMN yang akan dibuat yang mengakar pada UUD 45, Pasal 33, karena setelah rezim Orde Baru system ekonomi Indonesia berubah dari yang dahulu cenderung ke sosialis menjadi system yang liberal. Hal tersebut yang menyebabkan ditambahnya Pasal 33 Nomor 4 dan 5.

Dalam pemaparannya Prof. Ine menekankan perubahan UU tentang BUMN harus dapat :

  1. membuat pemerintah lebih fokus melakukan yang dapat dilakukan pemerintah dengan lebih baik (pemisahan fungsi Pemerintah dan Pasar)
  2. Sumber-sumber langka yang dikuasai negara
  3. Menciptakan kerangka yang layak
  4. Menciptakan lingkungan yang mendorong swasta
  5. Tujuan berorientasi pada keuntungan, tapi substansi sebagai government enterprise harus lebih penting, dengan tetap mementingkan perolehan laba.
  6. Apa beda BUMN dan swasta harus dibuat difinisi yang jelas

Dalam sesi tanya jawab Bpk Drs. H. Agang Daradjatun menanyakan pendapat para Guru Besar tentang

  • alternative swasta berperan penuh seperti negara kapitalis, atau pasar yang menjalankan peran negara penuh seperti China, atau ada nama yang lebih baik?
  • Salah satu kesulitan perumusan RUU ini adalah harmonisasi dengan 17 UU terkait entitas BUMN
  • Bagaimana pendapat mengenai anak perusahaan BUMN?

Disepakati perlu adanya pertemuan lanjutan dengan para Guru Besar untuk memperoleh lebih banyak masukan. Prof. Ine menekankan perlunya pembuatan naskah akademik diantaranya dalam menentukan berbagai kebijakan termasuk untuk penafsiran system ekonomi Indonesia dan sektor-sektor strategis mana saja yang dapat menjadi sektor perlunya peran perusahaan milik Negara ikut berpartisipasi. (TGN 04/03/2016)

 

Berikut foto kegiatan lainnya


AddThis
Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Title:
Masukkan Kode Anti-Spam yang ada pada Gambar di Atas Pada Kolom Kosong Di Sampingnya

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Raker dengan Kementerian BUMN membahas Isu Penjualan BUMN

News image

Pada hari selasa, 10 Oktober 2017, Bpk. Drs. H. Adang Daradjatun mengikuti Rapat Kerja yang diadakan Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN. Dala...

Selasa, 10 Oktober 2017

Penerimaan Masukan Para Ahli Terkait UU LPMPUTS

News image

Pada Hari Senin, Tanggal 02 Oktober 2017, Bpk. Drs. H. Adang Daradjatun sebagai salah satu anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, mengikuti Rapat...

Senin, 2 Oktober 2017

Kunjungan Ke Daerah Pemilihan Jakarta Barat

News image

Bpk. Drs. H. Adang Daradjatun mengadakan Acara Kunjungan ke Daerah Pemilihan (kundapil) beliau, yaitu daerah pemilihan (dapil) DKI III yang meliputi...

Minggu, 1 Oktober 2017

next
prev