Rakor RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Cetak E-mail
Berita Utama
Rabu, 25 Mei 2016 22:00

 

Pada Tanggal 25 Mei 2016, Hari Rabu, jam 10.00 WIB, Bapak Drs H. Adang Daradjatun mengikuti Rapat Koordinasi tentang Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual di Badan Legislasi DPR RI.

Pada tanggal 17 Mei 2016, 39 Anggota DPR RI (pengusul) menyampaikan surat kepada Pimpinan Badan Legislasi DPR RI perihal usulan pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Prolegnas Prioritas tahun 2016 telah ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2016. Oleh karena itu, agar RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat diproses dalam pembicaraan tingkat I dan disahkan menjadi undang-undang sebagaimana diusulkan oleh pengusul maka RUU ini harus terlebih dahulu ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016.

Urgensi pengusulan RUU ini adalah beberapa hal yaitu :

1. Tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

2. Lemahnya peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan perlindungan atas kekerasan seksual terhadap perempuan.

3. Banyak terjadi penyiksaan seksual berulang kali yang tidak ditangani dengan serius dan sistematis.

Materi RUU dalam pengusulan diawal ini adalah sebagai berikut :

1. Definisi kekerasan seksual menjadi lebih luas.

2. Tujuan penghapusan kekerasan seksual dimaksudkan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi dan memulihkan korban; menindak  dan merehabilitasi pelaku;  dan menjamin terlaksananya peran keluarga, komunitas, organisasi masyarakat dan korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

3. Ruang lingkup penghapusan kekerasan seksual dalam RUU ini meliputi meliputi pencegahan, penanganan korban, penindakan dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

4. Jenis tindak pidana kekerasan seksual.

5. Penanggulangan kejahatan.

6. Menyelesaikan perkara di luar hukum pidana, yang dilakukan oleh masyarakat tidak menghilangkan ketentuan pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual menurut undang-undang ini.

7. Tindak pidana kekerasan seksual diancam dengan pidana pokok (pidana penjara, rehabilitasi pelaku, restitusi); pidana tambahan (pembatasan ruang gerak, kerja sosial, pencabutan hak politik, perampasan barang atau sita harta, pengumuman putusan hakim); dan sanksi administrasi.

8. Adanya rentang hukuman pidana penjara.

9. Adanya pidana pemberat apabila korban adalah anak atau orang dengan disabilitas.

Rapat koordinasi ditutup dengan kesepakatan dari para Anggota DPR RI untuk memperdalam rancangan undang-undang yang telah diusulkan dan ditelusuri dari berbagai sisi, agar memperkecil hal-hal yang dapat terlewatkan dalam RUU yang diusulkan atau bertentangan dengan Undang-undang yang telah dikeluarkan. (27/05/2016. TGN)

 


AddThis
 

Peringatan Isra’ Mi’raj di Masjid Al Barkah, Kapuk Jakarta Barat

News image

Masjid Al Barkah yang berlokasi di Jl. Melati Indah III, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat melaksanakan acara Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad S...

Sabtu, 14 April 2018

Adang Daradjatun Buka Musda III PDDI DKI Jakarta

News image

Kegiatan Donor Darah merupakan aktivitas yang memiliki nilai sosial kemanusiaan dan dapat melestarikan semangat kesetiakawanan sosial terhadap sesam...

Sabtu, 14 April 2018

Adang Daradjatun Buka Pelatihan Kewirausahaan Kementerian Koperasi

News image

Bertempat di Hotel Cabin, Jl.  Yos Sudarso, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Bpk. Drs H. Adang Daradjatun membuka Pelatihan Kewirausahaan ...

Selasa, 10 April 2018

next
prev