Rakor RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Cetak E-mail
Berita Utama
Rabu, 25 Mei 2016 22:00

 

Pada Tanggal 25 Mei 2016, Hari Rabu, jam 10.00 WIB, Bapak Drs H. Adang Daradjatun mengikuti Rapat Koordinasi tentang Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual di Badan Legislasi DPR RI.

Pada tanggal 17 Mei 2016, 39 Anggota DPR RI (pengusul) menyampaikan surat kepada Pimpinan Badan Legislasi DPR RI perihal usulan pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Prolegnas Prioritas tahun 2016 telah ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2016. Oleh karena itu, agar RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat diproses dalam pembicaraan tingkat I dan disahkan menjadi undang-undang sebagaimana diusulkan oleh pengusul maka RUU ini harus terlebih dahulu ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016.

Urgensi pengusulan RUU ini adalah beberapa hal yaitu :

1. Tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

2. Lemahnya peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan perlindungan atas kekerasan seksual terhadap perempuan.

3. Banyak terjadi penyiksaan seksual berulang kali yang tidak ditangani dengan serius dan sistematis.

Materi RUU dalam pengusulan diawal ini adalah sebagai berikut :

1. Definisi kekerasan seksual menjadi lebih luas.

2. Tujuan penghapusan kekerasan seksual dimaksudkan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi dan memulihkan korban; menindak  dan merehabilitasi pelaku;  dan menjamin terlaksananya peran keluarga, komunitas, organisasi masyarakat dan korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

3. Ruang lingkup penghapusan kekerasan seksual dalam RUU ini meliputi meliputi pencegahan, penanganan korban, penindakan dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

4. Jenis tindak pidana kekerasan seksual.

5. Penanggulangan kejahatan.

6. Menyelesaikan perkara di luar hukum pidana, yang dilakukan oleh masyarakat tidak menghilangkan ketentuan pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual menurut undang-undang ini.

7. Tindak pidana kekerasan seksual diancam dengan pidana pokok (pidana penjara, rehabilitasi pelaku, restitusi); pidana tambahan (pembatasan ruang gerak, kerja sosial, pencabutan hak politik, perampasan barang atau sita harta, pengumuman putusan hakim); dan sanksi administrasi.

8. Adanya rentang hukuman pidana penjara.

9. Adanya pidana pemberat apabila korban adalah anak atau orang dengan disabilitas.

Rapat koordinasi ditutup dengan kesepakatan dari para Anggota DPR RI untuk memperdalam rancangan undang-undang yang telah diusulkan dan ditelusuri dari berbagai sisi, agar memperkecil hal-hal yang dapat terlewatkan dalam RUU yang diusulkan atau bertentangan dengan Undang-undang yang telah dikeluarkan. (27/05/2016. TGN)

 


AddThis
Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Title:
Masukkan Kode Anti-Spam yang ada pada Gambar di Atas Pada Kolom Kosong Di Sampingnya

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Dirgahayu Republik Indonesia ke-72 Tahun

News image

Dirgahayu Republik Indonesia ke-72 Tahun, Dirgahayu Indonesiaku, Menjaga Rumah Indonesia. Indonesia Kerja Bersama, dengan semangat gotong royong untuk...

Kamis, 17 Agustus 2017

Adang Daradjatun Mengadakan Kunjungan ke Masjid Manba’ul Chaerat, Jakarta B

News image

BUMN memiliki dua tanggung jawab besar. Pertama untuk meningkatkan profit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan negara. Kedua, yang kaitannya deng...

Senin, 14 Agustus 2017

Acara pembukaan Bimtek Produksi dan Kewirausahaan Kemenperin

News image

Bpk. Drs. H. Adang Daradjatun membuka acara Bimbingan Teknis Produksi dan Kewirausahaan bagi IKM Kendaraan Bermotor Roda Dua, Konveksi, Olahan Kue K...

Senin, 7 Agustus 2017

next
prev