Rakor RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Cetak E-mail
Berita Utama
Rabu, 25 Mei 2016 22:00

 

Pada Tanggal 25 Mei 2016, Hari Rabu, jam 10.00 WIB, Bapak Drs H. Adang Daradjatun mengikuti Rapat Koordinasi tentang Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual di Badan Legislasi DPR RI.

Pada tanggal 17 Mei 2016, 39 Anggota DPR RI (pengusul) menyampaikan surat kepada Pimpinan Badan Legislasi DPR RI perihal usulan pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Prolegnas Prioritas tahun 2016 telah ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2016. Oleh karena itu, agar RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat diproses dalam pembicaraan tingkat I dan disahkan menjadi undang-undang sebagaimana diusulkan oleh pengusul maka RUU ini harus terlebih dahulu ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016.

Urgensi pengusulan RUU ini adalah beberapa hal yaitu :

1. Tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

2. Lemahnya peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan perlindungan atas kekerasan seksual terhadap perempuan.

3. Banyak terjadi penyiksaan seksual berulang kali yang tidak ditangani dengan serius dan sistematis.

Materi RUU dalam pengusulan diawal ini adalah sebagai berikut :

1. Definisi kekerasan seksual menjadi lebih luas.

2. Tujuan penghapusan kekerasan seksual dimaksudkan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; menangani, melindungi dan memulihkan korban; menindak  dan merehabilitasi pelaku;  dan menjamin terlaksananya peran keluarga, komunitas, organisasi masyarakat dan korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

3. Ruang lingkup penghapusan kekerasan seksual dalam RUU ini meliputi meliputi pencegahan, penanganan korban, penindakan dan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

4. Jenis tindak pidana kekerasan seksual.

5. Penanggulangan kejahatan.

6. Menyelesaikan perkara di luar hukum pidana, yang dilakukan oleh masyarakat tidak menghilangkan ketentuan pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual menurut undang-undang ini.

7. Tindak pidana kekerasan seksual diancam dengan pidana pokok (pidana penjara, rehabilitasi pelaku, restitusi); pidana tambahan (pembatasan ruang gerak, kerja sosial, pencabutan hak politik, perampasan barang atau sita harta, pengumuman putusan hakim); dan sanksi administrasi.

8. Adanya rentang hukuman pidana penjara.

9. Adanya pidana pemberat apabila korban adalah anak atau orang dengan disabilitas.

Rapat koordinasi ditutup dengan kesepakatan dari para Anggota DPR RI untuk memperdalam rancangan undang-undang yang telah diusulkan dan ditelusuri dari berbagai sisi, agar memperkecil hal-hal yang dapat terlewatkan dalam RUU yang diusulkan atau bertentangan dengan Undang-undang yang telah dikeluarkan. (27/05/2016. TGN)

 


AddThis
 

Bahas RUU Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Baleg Pertajam Sanksi

News image

  Adangdaradjatun.com (Selasa, 16 Januari 2018) – Drs. H. Adang Daradjatun menghadiri Rapat Badan Legislasi tentang Harmonisasi RUU Budidaya Pertan...

Selasa, 16 Januari 2018

Drs. H. Adang Daradjatun Ikuti Rapat Internal Komisi VI DPR RI

News image

Bertempat di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai Dasar, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta pada Hari Senin, 15 Januari 2018 Puku...

Senin, 15 Januari 2018

Adang Daradjatun Menghadiri Paripurna Pelantikan Ketua DPR

News image

Sesuai informasi yang telah disampaikan kepada media, Kesekretariatan Jenderal DPR membenarkan adanya kabar pelantikan Ketua DPR baru pengganti Se...

Senin, 15 Januari 2018

next
prev