Raker Komisi VI DPR RI dengan Kemenkeu RI Cetak E-mail
Berita Utama
Rabu, 24 Agustus 2016 22:00

Pada hari rabu 24 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Komisi VI DPR RI, Bapak Drs. H. Adang Daradjatun mengikuti rapat kerja (raker) Komisi VI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Agenda Rapat kali ini adalah :

  1. Penyampaian keputusan Komisi VI DPR RI mengenai Right Issue 4 BUMN.
  2. Membahas Road Map BUMN Holding Beberapa BUMN dan ide Super Holding.

Dalam hal right issue empat (4) BUMN Tbk yang telah memperoleh PMN, Komisi VI menyetujui pelaksanaan right issue dengan syarat porsi kepemilikan saham pemrintah dipertahankan. Hal ini tertuang dalam kesimpulan rapat yang dibuat Komisi VI bersama dengan Menteri Keuangan. Nilai porsi kepemilikan saham di masing-masing BUMN adalah sebgai berikut :

  1. PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, pemilikan saham pemerintah minimal 65,05%.
  2. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, pemilikan saham pemerintah minimal 70.00%.
  3. PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk, pemilikan saham pemerintah minimal 80.00%.
  4. PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, pemilikan saham pemerintah minimal 51.00%.

Selain dari itu disepakati pula untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2016.

Dalam sesi pembahasan pembentukan holding company BUMN per sector, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa praktek holdingisasi, merger dan akuisisi, merupakan praktik yang biasa dilakukan pada dunia usaha kelas dunia untuk mengembangkan skala usahanya. Indonesia yang memiliki potensi menjadi salah satu dari 10 besar kekuatan ekonomi dunia harus memiliki perusahaan kelas dunia yang skala usahanya juga besar. Hal ini dapat dicapai dengan holdingisasi BUMN persektor. Ibu Sri Mulyani menyatakan “pertanyaannya bukan lagi apakah BUMN perlu melakukan holdingisasi, namun sekarang pertanyaannya adalah bagaimana holdingisasi dilaksanakan agar BUMN holding persektor menjadi BUMN dengan skala pemain besar dunia yang memiliki daya saing tinggi”.

Seluruh anggota Komisi VI mengapresiasi penjelasan yang komprehensif dan meyakinkan dari Menyteri Keuangan yang semakin memberikan keyakinan atas dibutuhkannya holdingisasi BUMN. Berkenaan ide super holding, Menteri Keuangan belum memberikan pendapat sama sekali. Rapat ditutup dengan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai persetujuan rignt issue empat BUMN dengan syarat. (30/08/2016. TGN)

Berikut foto kegiatan lainnya.


AddThis
 

Adang Daradjatun Resmikan Pasar Nangka Baru, Jakarta Barat

News image

Masyarakat Tegal Alur yang biasanya dapat memenuhi kebutuhan belanja dapur sehari-hari di Pasar Nangka, tidak dapat lagi dapat belanja di pasar yang...

Rabu, 21 Februari 2018

Adang Daradjatun Berkunjung Ke Mangga Besar

News image

Pada hari selasa, 20 Februari 2018, pukul 09.00 WIB, Bpk. Drs. H. Adang Daradjatun menhadiri acara Ta’lim Bulanan Mushola Miftahul  Jannah, yang ber...

Selasa, 20 Februari 2018

Dengar Pendapat dengan Masyarakat Jakarta

News image

Drs. H. Adang Daradjatun melaksanakan forum dengar pendapat dengan penyuluh agama dan majelis ta'lim. Forum tersebut bertujuan untuk meningkatkan si...

Senin, 12 Februari 2018

next
prev