Raker dengan Mendag Perihal Penyegelan Gula Cetak E-mail
Berita Utama
Kamis, 19 Oktober 2017 22:00

Pada akhir Agustus 2017, publik dikejutkan dengan berita banyaknya gula petani yang disegel oleh pihak Kementerian Perdagangan. Penyegelan dimulai semenjak 13 Agustus 2017 (kutip : finance.detik.com) yang dilakukan atas sekitar hampir limapuluh ribu ton gula kristal putih yang disinyalir milik rakyat. Atas kejadian ini, Komisi VI DPR RI telah beberapa kali mengadakan rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait.

Dalam Rapat Kerja (Raker) kali ini yang diadakan pada Hari Kamis, 19 Oktober 2017, Komisi VI meminta penjelasan langsung dari Menteri Perdagangan dan Badan Standarisasi Nasional (BSN). Bpk. Enggartiasto Lukita selaku Menteri Perdagangan memberikan klarifikasi bahwa dari lima puluh dua ribu ton gula yang disegel, dua puluh satu ribu telah dilepas karena dalam uji lanjut terbukti gula memenuhi standar SNI, sisanya sekitar tiga puluh ribu ton harus diproses ulang sebelum diedarkan ke masyarakat. Atas keputusan rapat Komisi VI DPR RI sebelumnya, seluruh biaya proses ulang gula milik petani menjadi tanggungan dari pabrik gula BUMN.

Dalam sesi pendalaman, Bpk. Drs. H. Adang Daradjatun menyatakan bahwa Kementerian Perdagangan dan BSN harus dapat mendudukan permasalahan ini dengan seimbang, dengan meninjaunya dari dua untang-undang, yaitu Undang-undang Perdagangan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Beliau juga menambahkan jika hukum telah menyatakan dengan jelas nyata terjadi pelanggaran, adalah tugas pemerintah untuk melakukan tindakan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut BSN menegaskan sedang melakukan kajian dalam menurunkan standar SNI gula, namun jika SNI terlalu rendah standar kualitasnya, maka:

  • Konsumen tidak akan puas, karena berarti logo SNI tidak menjamin kualitas produk.
  • Produk impor akan gampang sekali masuk, karena standar tersebut lebih rendah dari standar dunia. Bukankah ini ancaman nyata bagi produk lokal?
  • Produk Indonesia akan sulit melakukan ekspor, karena walaupun telah ber-SNI, ternyata negara lain menerapkan standar yang lebih tinggi.(20/10/2017.TGN)

AddThis
Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Title:
Masukkan Kode Anti-Spam yang ada pada Gambar di Atas Pada Kolom Kosong Di Sampingnya

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

Kunjungan Bpk. Adang Ke Masjid Nurul Iman, Kedaung, Jakarta Barat

News image

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai agen pembangunan memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat. PT Pegadaian (Persero), sebagai sal...

Senin, 13 November 2017

Adang Daradjatun Reses ke Jakarta Utara

News image

Drs. H. Adang Daradjatun mengadakan Reses, serap aspirasi masyarakat dan silaturahim dengna masyarakat Jakarta Utara pada 12 November 2017 di Kampun...

Minggu, 12 November 2017

Reses, Adang Kunjungi Masyarakat Jakarta Barat

News image

Pada reses Masa Sidang 1 Tahun 2017/2018, Bpk. Drs. H. Adang Daradjatun mengadakan kunjungan ke salah satu daerah pemilihan Beliau yang diadalkan p...

Sabtu, 11 November 2017

next
prev