Fraksi PKS Setujui Perubahan UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) Cetak E-mail
Berita Utama
Rabu, 07 Februari 2018 22:00

Adangdaradjatun.com (Rabu, 7 Februari 2018)Drs. H. Adang Daradjatun menyampaikan pandangan mini-FPKS tentang RUU Perubahan Kedua UU No 17 Tahun 2004 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) di Rapat Pleno Pengambilan Keputusan di Badan Legislasi DPR RI. Dalam pandangan mini-FPKS, F-PKS mengambil keputusan untuk menyetujui RUU tersebut diajukan ke Paripurna untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang.

Fraksi PKS berpendapat bahwa RUU ini diperlukan untuk menata kembali kelembagaan di MPR, DPR dan DPRD. Senada dengan F-PKS, 7 fraksi lain (F-PDIP, F-Golkar, F-Gerindra, F-PAN, F-PKB, F-PPP) juga menyetujui RUU ini untuk diajukan ke Paripurna untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Sedangkan 2 fraksi lainnya (F-Nasdem dan F-Hanura), tidak menyetujui RUU ini.

Adapun beberapa materi perubahan yang ada dalam RUU Perubahan kedua UU No 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD antara lain sebagai berikut:

  1. Penambahan Pimpinan MPR yang semula 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua menjadi 1 Ketua dan 7 Wakil Ketua.
  2. Penambahan Pimpinan DPR yang semula 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua menjadi 1 Ketua dan 5 Wakil Ketua.
  3. Penambahan Pimpinan MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) yang semula 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua menjadi 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua.
  4. Penambahan Pimpinan DPD yang semula 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua menjadi 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua.
  5. Penambahan Alat Kelengkapan DPR yang bernama BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara) yang bertujuan sebagai supportyng system BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam menindaklanjuti temuan-temuan BPK.

Sementara itu dari sisi Pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly, mengapresiasi atas proses dan hasil pembahasan RUU Perubahan Kedua UU No 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

“Pemerintah secara tulus menyambut baik dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas penyelesaian perubahan kedua Undang-Undang No. 17 Tahun 2004 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.” kata Yasonna Laoly, di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Jakarta, (7/2/18)


AddThis
 

Halal bi Halal di DPD PKS Jakarta Barat

News image

  Kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk wilayah Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta yang terlet...

Minggu, 15 Juli 2018

Menghadiri Walimatus Safar

News image

Anggota Komisi VI DPR RI, Drs. H. Adang Daradjatun menghadiri Walimatus Safar Ust Suraji di Joglo Jakarta Barat pada Sabtu, 14 Juli 2018. Adang Dar...

Sabtu, 14 Juli 2018

Adang Daradjatun Hadiri Pembahasan PMN 2019

News image

  Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengusulkan tambahan penyertaan modal negara (PMN) 2019 untuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT ...

Rabu, 11 Juli 2018

next
prev